Rocky Gerung Kritik Bursa Menteri Kabinet Prabowo, PAN Sodorkan Eko Patrio Demokrat AHY Harga Mati

Kritik juga dilontarkan terhadap pengambilan keputusan yang diduga lebih dipengaruhi oleh keinginan Jokowi daripada pertimbangan kapasitas teknis menteri.

Ini menimbulkan pertanyaan apakah Prabowo akan mengambil menteri dari partai politik tanpa mempertimbangkan kapasitas teknis mereka.

Menurut Rocky Gerung kabinet yang ideal harus terdiri dari menteri yang mampu menangani berbagai aspek pembangunan, termasuk keuangan, agraria, sumber daya manusia, dan aspek sosial.

"Karena yang kita hadapi bukan sekedar problem membagi kue tetapi mengatasi masalah yang bahkan lintas global ada ketegangan politik di Timur Tengah ada tekanan ekonomi," ucapnya.

Pemilihan menteri tidak boleh semata-mata berdasarkan popularitas atau kepentingan politik, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan teknis dan kapasitas mereka untuk memimpin dengan baik.

Baca Juga: Serangan Israel di Rafah: Pengendalian Persimpangan Rafah dan Dampaknya Terhadap Gaza

Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan menteri juga penting untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan Prabowo.

Rocky Gerung menambahkan opini publik harus diperhitungkan dalam proses ini, dan jika diperlukan.

Keterlibatan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau LSM masyarakat sipil dapat membantu memastikan bahwa para menteri yang dipilih bebas dari potensi korupsi.

Rocky Gerung menekankan proses pemilihan menteri haruslah didasarkan pada kapasitas teknis dan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan yang kompleks di tingkat nasional dan global.

Baca Juga: Tips Menjaga Kesehatan Tubuh Pada Saat Cuaca Tidak Menentu Seperti Sekarang

"Ini mesti betul-betul datang dari kalangan teknokratik yang paham tentang hubungan kaitan makro-mikro dalam pembuatan kebijakan yang paham stabilitas politik itu dikaitkan dengan perkembangan Global yang paham cara kita untuk menyimpan cadangan energi," tutupnya.

Rocky Gerung berharap Prabowo harus mampu tampil sebagai pemimpin yang memimpin dengan keputusan yang tegas, tidak hanya sebagai penengah antara berbagai kepentingan politik.***