Ketika anggaran dasar atau akta nomor 5 tahun 2019 pasal 28 ditunjukkan, muncul pertanyaan mengapa terdapat perbedaan antara ketua dalam dokumen tersebut.
Hal ini menunjukkan adanya kebingungan terkait siapa yang memiliki kewenangan untuk mewakili PDIP di dalam atau di luar pengadilan.***
Artikel Terkait
Sorotan Tajam Rocky Gerung Terkait Feodalisme di Kampus
Cak Imin Sampaikan 8 Agenda Perubahan kepada Prabowo Subianto, Langkah Awal Menuju Transformasi
Respons Khofifah Terkait Pernyataan PKB Yang Merahasiakan Calon Gubernur di Pilkada Jatim
Klarifikasi Dahnil Anzar Terkait Prabowo Akan Menikahi Mertua Kaesang Pangarep
Jawaban Anies Baswedan Saat Bicara Soal Tawaran Menjadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Ono Surono Bertemu Dedi Mulyadi, Isu Koalisi PDIP-Gerindra di Pilkada Jabar Mendadak Panas!