Bisnisbandung.com - Rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menimbulkan sorotan.
Namun, Sekretaris Jenderal Kelompok Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak perlu diberi syarat politis.
Sekjen Projo Handoko memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebutkan bahwa Jokowi tidak dapat langsung bertemu dengan Megawati.
Baca Juga: 3 Cara Ampuh Mengatasi Mabuk Perjalanan Saat Mudik Lebaran 2024
Pertemuan politik memang seringkali menjadi ajang negosiasi kepentingan antara kedua belah pihak.
Namun, kini muncul wacana bahwa pertemuan ini sebaiknya tidak diberi beban syarat politis yang berat.
"Silaturahmi hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan hati, tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hati rakyat," ujar Sekjen Projo Handoko yang dikutip dari youtube kompas.
Pernyataan Handoko menyoroti pentingnya menjaga kesucian silaturahmi antara tokoh-tokoh politik tanpa adanya beban politis yang berlebihan.
Baca Juga: Tidak Boleh Diabaikan, Inilah Tanda Serangan Jantung Ringan yang Disalahartikan
Dalam konteks ini, Handoko menegaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Megawati haruslah menjadi momentum yang penuh dengan keikhlasan dan kesederhanaan.
Tanpa terjebak dalam dinamika politik sempit yang hanya akan merugikan rakyat.
Pernyataan Handoko menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan harmonis antara partai politik dan pemerintah demi kepentingan nasional yang lebih besar.
Sekjen Projo Handoko menekankan Megawati Soekarnoputri merupakan tokoh politik senior dan memiliki pengalaman yang luas dalam dinamika politik Indonesia.
Pertemuan dengan beliau seharusnya difokuskan pada penguatan hubungan antara partai dan pemerintah, bukan pada tuntutan politis yang sempit.
Baca Juga: Hati-hati! Peneliti Menemukan Bahaya Lemak Perut, Risiko Terkena Alzheimer
Artikel Terkait
Langkah Tegas PDIP: Bobby Nasution Dilarang Mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah
Rocky Gerung: Tidak Ada Ruang bagi Anies Baswedan dalam Politik Jokowi
Rocky Gerung Kritik Jokowi terkait Politik Dinasti dan Penurunan Demokrasi
Analisis Kritis Deddy Sitorus: Dikit-Dikit Salah Jokowi, Benarkah Semua Berasal dari Jokowi?
Menteri Perhubungan: Usulan WFH saat Arus Balik Lebaran 2024, Prerogatif Presiden
Hasto Soroti Kereta Cepat 'Whoosh' dari Hutang Sampai Masalah Atap Bocor