Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Tidak Boleh Ikut Campur dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

Bisnisbandung.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa hasil Pilpres 2024.

Wapres Ma'ruf Amin menekankan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa MK telah memeriksa menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa tersebut.

Baca Juga: Bicara Dengan cinta laura, Indah G: Menohok Realita Bahasa Indonesia - Kosakata yang Kurang

Wapres Ma'ruf Amin berharap agar keputusan yang dihasilkan oleh MK nantinya akan bersifat final dan mengikat.

Dikutip dari youtube merdekadotcom Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan "Saya kira tentu kita tidak boleh mengintervensi ya Mahkamah Konstitusi."

"Ya tentu punya kewenangan mutlak ya dan independen, tentu pemerintah tidak boleh ikut campur," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, harapannya adalah agar MK dapat membuat keputusan terbaik untuk bangsa Indonesia, tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal.

Baca Juga: Mark Zuckerberg Kalahkan Elon Musk, Kekayaannya Hampir Setara Dengan Jeff Bezos

Wapres Ma'ruf Amin menekankan "Menteri-menteri yang diminta itu memberikan penjelasan sesuai dengan yang mereka kerjakan."

"Itu penting saya kira buat Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh gambaran secara utuh sepertinya apa yang mereka perlukan baik dalam masalah Bansos atau masalah-masalah yang lainnya," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah memanggil empat menteri dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) serta satu lembaga penyelenggara Pemilu.

Panggilan empat menteri dari pemerintahan Jokowi ini menimbulkan berita gembira di kubu Anies Baswedan.

Heru Widodo anggota tim hukum Anies-Muhaimin menyatakan bahwa kehadiran keempat menteri pemerintahan Jokowi tersebut sangat diperlukan.

Baca Juga: Hati-hati dengan Motivasi di Media Sosial! Sering Kali Menjadikan Seseorang Berpikir Tidak Rasional

"Bahwa ada hal serius yang perlu di klarifikasi oleh 4 menteri yang diminta hadir," ungkap Heru Widodo yang dikutip dari youtube kompas.

Keempat menteri yang akan dipanggil tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.