Kata Pimpinan KPK Alexander Marwata Terkait Penyaluran Bansos Jelang Pilkada

photo author
- Rabu, 20 Maret 2024 | 21:05 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (dok youtube kompas)
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (dok youtube kompas)


Bisnisbandung.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjadi sorotan masyarakat.

Sorotan terkait upaya pencegahan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Marwata menekankan perlunya pengaturan yang tegas untuk menghindari manipulasi politik melalui Bansos.

Baca Juga: Kontroversi Berfoto Menpora Dengan Atlet Ketika Tiba di Tanah Air, Wartawan: Pak Tuker Pak Atletnya di Tengah

 
"Kita berharap ada peraturan daerah atau kebijakan yang mengatur larangan penyaluran Bansos dua hingga tiga bulan sebelum pelaksanaan Pilkada," ujar Marwata yang dikutip youtube kompas.

Menurut Marwata, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memeriksa alokasi anggaran Bansos dan hibah pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi peningkatan yang tidak wajar sebelum Pilkada, yang bisa menjadi indikasi upaya memengaruhi pemilih melalui insentif finansial.

Marwata menjelaskan "Dalam proses pemilihan, faktor uang masih menjadi pertimbangan utama bagi sebagian besar masyarakat".

Baca Juga: Netanyahu Janji Bantuan Gaza: Langkah Konkrit Menuju Perdamaian?

"Kami telah mendengar cerita dari berbagai sumber tentang bagaimana pemilih memilih calon berdasarkan siapa yang memberikan uang," tambahnya.

Marwata juga menyoroti adanya preferensi pemilih yang cenderung memilih berdasarkan uang yang diterima, yang memunculkan keprihatinan akan integritas proses demokratis.

"Kami mengamati fenomena ini dengan serius, dan untuk tahun ini, kami akan memantau ketat alokasi anggaran Bansos dan hibah untuk memastikan keberlangsungan proses demokrasi yang bersih dan jujur," tegasnya.

Baca Juga: Ada Apa Di Balik Tutupnya The Body Shop?

Pernyataan Marwata ini menjadi sorotan di tengah upaya menjaga integritas Pilkada di berbagai daerah.

KPK berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah pencegahan korupsi dan manipulasi dalam proses pemilihan kepala daerah.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X