Kacau! Komite HAM PBB Mempertanyakan Netralitas Presiden Jokowi Pada Pilpres 2024 di Indonesia

Beberapa pertanyaan yang dijawab Indonesia antara lain dugaan operasi militer di Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, dan kasus Haris-Fathia.

Baca Juga: Khusus Untuk Para Pengusaha, Ini Dia Tips Menjalin Relasi Bisnis

Delegasi Indonesia juga menjawab pertanyaan tentang hak politik masyarakat asli Papua yang dilontarkan Ndiaye bersamaan dengan pencalonan Gibran.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyayangkan tindakan delegasi Indonesia pada pertemuan CCPR tersebut.

Tercatat bahwa delegasi banyak tidak memberikan tanggapan terhadap isu-isu krusial terkait HAM dan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Film Terbaru Menemanimu di Bulan Puasa Ramadhan 2024

Dimas juga mengatakan bahwa hal ini merupakan kegagalan pemerintah Indonesia dalam menunjukkan kemajuan dalam bidang HAM di Indonesia.

"Tidak sedikit juga pertanyaan yang tidak dijawab dengan lugas, seperti pelanggaran etik Gibran Rakabuming Raka, penguatan KuPP di Indonesia terkait isu penyiksaan, serta penggunaan kekerasan yang berlebih terhadap masyarakat sipil yang mengekspresikan opini dan pendapatnya di demonstrasi," ujar Dimas melalui keterangan tertulis, pada Kamis (14/3/2024).

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan negara anggota CCPR, termasuk Indonesia. Forum tersebut membahas berbagai permasalahan HAM terkini di berbagai negara melalui sesi tanya jawab antara masing-masing anggota Komite HAM PBB dan perwakilan negara.***