Kacau! Komite HAM PBB Mempertanyakan Netralitas Presiden Jokowi Pada Pilpres 2024 di Indonesia

Bisnisbandung.com - Bacre Waly Ndiaye, anggota Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2024.

Dalam sidang Komite HAM PBB CCPR pada Selasa (12 Maret) di Jenewa, Swiss, Ndiaye melontarkan serangkaian pertanyaan tentang jaminan hak politik Warga Negara Indonesia pada Pilpres 2024.

Diketahui, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan negara anggota CCPR, termasuk Republik Indonesia.

Baca Juga: Miliki Persentase Tinggi, Air Minum Isi Ulang Jadi Pilihan Favorit Sumber Air Utama untuk Minum

Forum tersebut membahas permasalahan Hak Asasi Manusia terkini di berbagai negara melalui sesi tanya jawab antara masing-masing anggota Komite HAM PBB dengan perwakilan negara yang dibahas.

Sementara itu, Bacre selaku anggota Komite HAM PBB Waly Ndiaye dari Senegal bertanya tentang isu hak asasi manusia terkait dinamika pilpres 2024 di Indonesia.

Ia pertama kali menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan persyaratan usia calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres) yang diubah pada “menit-menit terakhir” pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

Baca Juga: 7 Fitur WhatsApp yang Masih Banyak Orang Belum Tahu, Beserta Cara Menggunakannya

“Kampanye pemilu dilakukan setelah keputusan pada menit-menit terakhir mengubah syarat pencalonan, sehingga memungkinkan putra presiden untuk mencalonkan diri,” kata Ndiaye dalam sidang yang disiarkan di situs UN Web TV, Selasa (3/12).

Ia menambahkan: “Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat publik, termasuk Presiden, tidak dapat memberikan pengaruh yang tidak semestinya pada pemilu?”

Dalam kesempatan itu, Ndiaye juga menanyakan soal penyidikan dugaan campur tangan pilpres. Ia ingin mengetahui apakah pemerintah Indonesia telah membuka penyelidikan untuk mengklarifikasi kecurigaan tersebut.

Baca Juga: Dian Sastro Cerita Galaknya Rocky Gerung Saat Jadi Dosen Pembimbingnya di UI

Perwakilan RI yang dipimpin Tri Tharyat selaku Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri tidak menanggapi pertanyaan tersebut.

Pada sesi menjawab, delegasi Indonesia justru hanya menjawab beberapa pertanyaan lain.