Bisnisbandung.com - Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden Indonesia menggemparkan panggung politik dengan menyebut Pemilu 2024 sebagai yang terburuk dalam sejarah republik ini.
Jusuf Kalla merinci perbandingan dengan era demokrasi masa lalu, mulai dari zaman Bung Karno hingga rezim Pak Harto.
Menurut Kalla perjalanan demokrasi Indonesia telah melalui berbagai fase dari demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila.
Baca Juga: 7 Tips Mengurangi Kecanduan Hp, Khusus Kaum Tidak Bisa Hidup Tanpa Hp
Meskipun demokrasi saat ini dianggap lebih terbuka, Jusuf Kalla menyoroti adanya masalah yang muncul seiring waktu.
Dikutip dari youtube kompas, Jusuf Kalla menekankan "Sistem menjadi titik fokus utama perbincangan".
"Sistemlah yang bisa mencapai tujuan kita, dan sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis melalui pemilu," tambahnya.
"Banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," tegas Jusuf Kalla.
Baca Juga: Ramadan, Identik Dengan Kurma Sebagai Salah Satu Hidangan Favorit, Yang Mana Kurma Favoritmu?
Mantan Wakil Presiden itu menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sejak era '5, menunjukkan keprihatinan terhadap demokrasi yang diatur oleh minoritas berkekuatan finansial.
Jusuf Kalla mengatakan "Artinya adalah demokrasi pemilu yang diatur oleh minoritas, orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang".
"Masalahnya, apabila sistem ini menjadi kebiasaan, kita akan kembali ke jaman otoriter," ungkapnya.
Dalam konteks ini, Jusuf Kalla memberikan peringatan bahwa perlu waspada terhadap kemungkinan kembalinya rezim otoriter jika sistem demokratis yang saat ini terpengaruh oleh minoritas menjadi norma.
Baca Juga: Inilah 5 Jenis Bahasa Cinta, Sudahkan Pasangan Anda Menunjukkannya?
Artikel Selanjutnya
Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Andreas: Bikin Kementerian Baru Aja
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Artikel Terkait
Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Andreas: Bikin Kementerian Baru Aja
Rocky Gerung Ungkap ada "Tawar Menawar" Strategi Elit Partai Terkait Pemakzulan Jokowi
Idham Holik Terangkan Alasan KPU Hanya Tampilkan Hasil Foto Formulir Model C Di Sistem Sirekap
Budi Gunadi Sadikin Klarifikasi Isu Calon Menteri Keuangan, Hak Prerogatif Presiden
NasDem Berjuang Bersama Rakyat, Tolak Ide Pengangkatan Gubernur oleh Presiden
Jusuf Kalla Ingatkan Pentingnya Penyelesaian Politik untuk Menghadapi Tantangan Ekonomi 2024