Sebagai negara demokratis, keterbukaan dan diskusi terbuka memang sangat diperlukan.
Namun, dalam konteks program makan siang Prabowo-Gibran, Anies mengingatkan bahwa aturan hukum dan ketetapan resmi dari badan penyelenggara pemilihan umum harus menjadi landasan utama.
Pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran di kabinet Jokowi memang menjadi sorotan, bukan hanya dari segi politik, tetapi juga dalam aspek etika dan dasar hukum.***
Artikel Terkait
Moeldoko Ungkap Rencana Menikmati 8 Bulan Terakhir Pemerintahan Jokowi
Partai Perindo Desakan Pemilu Ulang, Transparansi Kunci Utama!
Airlangga Tinjau Simulasi Makan Siang Gratis, Ini Hasilnya
Golkar: Isu Bansos Jadi 'Bumbu' Elektabilitas, Prabowo-Gibran Terus Melonjak!
Mahfud MD Berbicara Pasca-Pemilu, Babak Belur Rasanya!
Status Prabowo Dibahas, Moeldoko Ungkap Klarifikasi dan Peneguhan dari Presiden