Judul Kisah Heroik Dibalik Serangan Umum 1 Maret 1949

Bisnisbandung.com - Serangan umum 1 Maret 1949, adalah bukti kepada dunia internasional bahwa TNI dan Polri masih ada dan cukup kuat.

Serangan umum 1 Maret 1949 bertujuan mematahkan moral pasukan Belanda dan membuktikan bahwa TNI masih punya kekuatan untuk melawan Belanda.

Soeharto yang menjabat sebagai Komandan brigade X/Wehrkreis III turut sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.

Gerakan tersebut tentunya atas instruksi Panglima Besar Sudirman. Letkol. dr. Hutagalung menjadi penghubung antara Panglima Besar Sudirman, Panglima Divisi II, Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi III, Kol. Bambang Sugeng.

Letkol. dr. Hutagalung tinggal di Paviliun rumah Panglima Besar Sudirman di Jalan Widoro 10 Yogyakarta.

Baca Juga: Sidang Kabinet, Jokowi Minta Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan: AHY Juga Tampak Hadir

Letkol. dr. Hutagalung memiliki pemikiran perlunya menyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris bahwa negara RI masih kuat, memiliki pemerintahan dan memiliki TNI.

Adanya rapat Pimpinan Tertinggi Militer dan Sipil di wilayah Gubernur Militer III tanggal 18 Februari 1949 di lereng Gunung Sumbing.

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Militer/ Panglima Divisi III Kol. Bambang Sugeng dan Letkol. Wiliater Hutagalung, komandan Wehrkreis II, Letkol. Sarbini Martodiharjo, dan pucuk pimpinan pemerintahan sipil yaitu Gubernur Sipil, Mr K.R.M.T. Wongsonegoro, Residen Banyumas R Budiono, Residen Kedu Salamun, Bupati Banjarnegara R.A. Sumitro Kolopaking dan Bupati Sangidi.

Letkol. Wiliater Hutagalung menyampaikan gagasan yang telah disetujui Panglima Besar Sudirman.

Serangan dilakukan serentak melibatkan seluruh wilayah Divisi III yang melibatkan Wehrkreise I,II dan III.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi Tegaskan Palestina Harus Dilindungi di Mahkamah Internasional!

Serangan berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar.

Serangan harus diketahui dunia internasional sehingga berkoordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki AURI, Koordinator Pemerintah Pusat dan Unit PEPOLIT Kementerian Pertahanan.