Bisnisbandung.com - Civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi ternama, termasuk UGM dan UII, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan darurat demokrasi.
Mereka menyampaikan keprihatinan terkait penurunan demokrasi dan hilangnya sikap kenegarawan oleh Presiden.
Kontroversi pun timbul setelah pernyataan Presiden Jokowi yang mengizinkan kampanye oleh presiden dan menteri, menciptakan perdebatan di kalangan akademisi.
Baca Juga: 7 Hal yang Kamu Lakukan Saat Perayaan Valentine, Jika Kamu Masih Single
Perbedaan pandangan muncul karena adanya regulasi yang melarang presiden bersikap tidak netral selama kampanye.
Beberapa perguruan tinggi, termasuk UGM, mengalami ketegangan internal dan perbedaan pendapat terkait isu-isu ini.
Cawapres Profesor Mahfud MD yang kini menjadi kontestan politik enggan memberikan komentar terhadap reaksi komunitas akademis.
Dikutip dari youtube kompas, Mahfud MD mengatakan "Sesudah Pak Jokowi tanggal 24 itu mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye, menteri boleh itu menimbulkan kontroversi baru di kalangan akademisi".
Baca Juga: Persib Perpanjang Kontrak Nick Kuipers Hingga 2025
"Karena pasal yang lain yang melarang presiden harus netral itu ada," tambahnya.
Mahfud MD menekankan perlunya demokratisasi universitas di masa depan.
Ia menganggap bahwa selama ini, kampus-kampus telah terlalu dipengaruhi oleh politik dan birokrasi.
Mahfud mengkritik sistem pemilihan rektor saat ini, menyebutkan keprihatinan terhadap pengaruh afiliasi politik dan pembentukan tim sukses bergaya politik.
Artikel Terkait
DKPP Berlakukan Sanksi Keras, Hasyim Asy'ari dan Enam Anggota KPU Melanggar Etika
Ketua KPU: Kami Tidak Akan Berkomentar, Usai DKPP Nyatakan Melanggar Kode Etik
Prabowo-Gibran Resmi Rancang Dana Abadi Budaya, Dorongan Kuat untuk Pelaku Budaya Indonesia
Prabowo Subianto: Melangkah Bersama Disabilitas, Gerindra Akan Majukan RUU Disabilitas
Prabowo Sebut Aktivis Pahlawan, Perlindungan Pekerja Migran Kunci Utama
Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Setuju, Program Gizi Ibu Hamil Jadi Fokus Utama!