Bisnisbandung.com - Dalam sebuah Rapat Paripurna DPR RI baru-baru ini, terungkap bahwa DPR RI memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan demokrasi.
Hal tersebut untuk tetap menjaga persatuan bangsa dan mematuhi konstitusi jelang pemilu 2024.
Mereka berfokus pada pembangunan cara berpolitik dan berdemokrasi yang semakin maju di bawah kepemimpinan hikmat kebijaksanaan DPR RI.
Baca Juga: Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Kecewa Persib Ditahan Imbang Persis Solo
Dalam komitmennya, DPR RI menekankan pentingnya menciptakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung praktik kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, setara, dan rahasia.
Mereka berjanji untuk terus mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
Dikutip dari youtube tvparlemnt, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut "Terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu dan netralitas".
Termasuk netralitas ASN, netralitas TNI, persyaratan kampanye KPU, dan peraturan lainnya terkait.
Baca Juga: Persib Perpanjang Kontrak Nick Kuipers Hingga 2025
Selain itu, Puan Maharani juga menyoroti pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024, yang telah disusun bersama antara pemerintah dan DPR RI.
Mereka menekankan bahwa pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang APBN.
Salah satu perhatian khusus adalah terkait dengan Bansos adaptif yang harus disertai dengan protokol krisis yang sesuai.
Dalam aspek penyelenggaraan Pemilu 2024, DPR RI ikut memastikan bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan telah tersedia dan terdistribusi sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Artikel Terkait
Anies Tetap Juara, Prabowo Terpeleset Hasil Analisis Tajam Rocky Gerung
DKPP Berlakukan Sanksi Keras, Hasyim Asy'ari dan Enam Anggota KPU Melanggar Etika
Ketua KPU: Kami Tidak Akan Berkomentar, Usai DKPP Nyatakan Melanggar Kode Etik
Prabowo-Gibran Resmi Rancang Dana Abadi Budaya, Dorongan Kuat untuk Pelaku Budaya Indonesia
Prabowo Subianto: Melangkah Bersama Disabilitas, Gerindra Akan Majukan RUU Disabilitas
Prabowo Sebut Aktivis Pahlawan, Perlindungan Pekerja Migran Kunci Utama