Bisnisbandung.com - Dalam sebuah debat cawapres yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cak Imin mengkritik program Food Estate dan isu lahan yang diangkat oleh Prabowo.
Cawapres Cak Imin membuka debat dengan merinci sejumlah masalah krusial yang tengah melanda pertanian dan lingkungan di Indonesia.
Referensi terhadap K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdatul Ulama, dijadikan landasan argumennya.
Cak Imin menegaskan “Petani adalah penolong negeri, namun saat ini pemerintah dinilainya lalai terhadap nasib petani dan nelayan”.
Data sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah rumah tangga petani mencapai hampir 3 juta dalam 10 tahun terakhir.
Cak Imin menjelaskan “Dengan jumlah tersebut petani hanya memiliki tanah setengah hektar, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar”.
Cak Imin mengatakan Food Estate yang seharusnya menjadi solusi pengadaan pangan nasional, malah mendapat kritik keras.
Baca Juga: Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Apresiasi Pemain Pasca Menang Lawan Vietnam
Cak Imin menyebut “Program tersebut mengabaikan petani dan menyebabkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan”.
Dalam pandangannya, hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera dihentikan.
Namun, tidak hanya Food Estate yang menjadi sorotan, Cak Imin juga menyoroti krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan.
Dalam konteks ini, Cak Imin menekankan “Perlunya pendekatan berbasis etika lingkungan, di mana keseimbangan antara manusia dan alam menjadi kunci utama”.
Baca Juga: Persib Tingkatkan Kebugaran Pemain Jelang Lanjutan Liga 1 Indonesia
Artikel Terkait
Thomas Lembong Protes Rencana Pajak Hiburan 'Kurang Rasional'
Pandangan Deddy Corbuzier tentang Kemenhan yang 'Luar Biasa' untuk Keamanan Indonesia
Ustadz Adi Hidayat Kecewa Debat Capres Kemarin Yang Terlalu Fokus pada Show, Bukan Visi Misinya
Food Estate Tidak Gagal, Ini Penjelasan Mentan Andi Amran Sulaiman
M Lutfi Bantah Presiden Jokowi Hanya Jadi Penonton Di Forum International
Ganjar Ambruk, Bambang Pacul: PDI Perjuangan Bersiap Hadapi Gejolak Politik di Jateng