Tampaknya era kejayaan PDIP segera berakhir, Cara Jokowi menyusun dinasti politik. Akankah Megawati terkena karma?

Salah satu cara Jokowi memanfaatkan pengaruh kekuasaannya sebagai Presiden untuk mendorong anak dan menantunya menjadi Walikota Solo, Medan, serta menjadi Cawapres.

Baca Juga: Definisi kerja cerdas sebenarnya, Inilah 4 faktor penyebab PT KAI meraih profit di tangan Ignasius Jonan

Setelah itu, dinasti politik Presiden Jokowi mulai tumbuh ke level nasional dibuktikan putra bungsunya Kaesang Pangarep diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.

Puncaknya yang masih hangat saat ini dimana Gibran Rakabuming Raka direstui menjadi Cawapres dari koalisi indonesia maju.

"Ya orang tua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui karena semua keputusannya sudah dewasa,"ujar Jokowi saat melakukan sesi wawancara dalam kanal Youtube CNN Indonesia.

Baca Juga: Bagaimana Bisa Emas Bikin Ekonomi Kita Jadi Stabil? Kok Bisa?

Seperti dilansir dari channel Youtube Narasi Newsroom, Mahfud MD menegaskan bahwa putusan MK mau tidak mau harus dipatuhi dan dilaksanakan sehingga tidak perlu menjadi bahan perdebatan mengenai putusan Gibran menjadi Cawapres.

Putusan kontroversial dari Mahkama Konstitusi tersebut sempat mendapatkan tanggapan beragam dari beberapa partai politik salah satunya PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP yakni Hasto Kristiyanto menilai putusan pro dan kontra MK terkait syarat Capres dan Cawapres muncul karena adanya intervensi kepentingan politik di dalamnya.

Baca Juga: Perbedaan Pola Pikir Pria Dan Wanita Perihal Hubungan Asmara, Oalah Ini To!!

"MK tidak memiliki kewenangan legislasi membuat suatu materi muatan suatu UUD yang berbeda dengan muatan materi pokok itu,"kata Hasto dikutip dari detik jogja.

"Kewenangan MK adalah menguji apakah suatu UU bertentangan dengan konstitusi,"tutup Hasto Kristiyanto.

Akan tetapi Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Megawati hanya merespon santai terkait putusan tersebut.

Baca Juga: Kinerja Keuangan Unggul, Analis Rekomendasikan Investasi Saham BBRI

"Justru di tengah berbagai dinamika politik yang terjadi di Mahkama Konstitusi, Bu Mega santai-santai saja, beliau tetap melakukan pelembagaan partai,"kata Hasto di kantor media center TPN Ganjar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam 16 Oktober 2023.***