Airlangga Hartarto Ungkap Perbandingan Menarik Politik dan Panggung Film

Bisnisbandung.com - Dunia politik dan industri film mungkin terlihat sebagai dua entitas yang berbeda.

Namun Menteri Indonesia Airlangga Hartarto mengungkapkan perbandingan menarik antara kedua ranah ini.

Dalam diskusi terbarunya, beliau memberikan sorotan tentang bagaimana drama, aksi, dan kreativitas yang ditemukan dalam film sangat mirip dengan narasi yang terjadi dalam pemandangan politik, terutama menjelang pemilu.

Baca Juga: Mengenal Apa Itu Ethereum yang Menjadi Proyek Web3 Terbesar di Dunia

Selama masa-masa sulit pandemi COVID-19, industri film Indonesia mengalami tantangan sendiri, Penurunan jumlah penonton di bioskop konvensional mendorong pergeseran yang signifikan.

Airlangga Hartarto mengenang masa-masa sulit ini, mencatat bagaimana para seniman dan produser harus beradaptasi.

Tidak dapat mengandalkan pengalaman nonton di bioskop konvensional, mereka beralih ke solusi inovatif dengan memanfaatkan platform daring.

Baca Juga: Ternyata, Inilah yang Tiap Zodiak Cari dari Pasangan, Sesuai dengan Zodiakmu?

Ketahanan industri film selama pandemi patut diacungi jempol. Media digital muncul sebagai penyelamat, menjadi wadah di mana perilisan film yang tertunda mendapat kesuksesan yang signifikan.

Airlangga Hartarto menyoroti bagaimana beberapa film tidak hanya mendapat tanggapan luar biasa, tetapi juga berhasil memecahkan rekor, dengan genre horor secara khusus mendominasi, mungkin mencerminkan suasana tegang dan tidak pasti yang dirasakan.

Saat Indonesia berdiri di ambang pemilihan penting, Hartarto menjelaskan hubungan menarik antara dunia politik dan mekanisme penceritaan dalam film.

Baca Juga: Cara Memperbaiki Hubungan dengan Pasangan: Kunci Kebahagiaan Bersama

Beliau dengan canda menyamakan skenario politik dengan busur naratif yang ditemukan dalam genre drama dan aksi, kadang menemukan humor dalam keterkaitan tersebut.

Namun secara khusus menghindari kaitannya dengan genre horor—sebuah genre yang dirasanya tidak mencerminkan lanskap politik.