BISNIS BANDUNG - Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun mengkritik Presiden Jokowi terkait masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, selain sindir gaji Direksi BPJS yang mencapai sekitar Rp 300 juta-an
Kebijakan Presiden Jokowi soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan , semakin mencekik masyarakat di tengah pandemi virus corona.
Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun melalui channel YouTubenya Refly Harun yang tayang Kamis (15/5/2020) menyebut, ada kesalahan terkait kenaikan BPJS selain mengungkit pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu karena tata kelolanya yang dianggap bermasalah.
"Nah dengan menaikan BPJS sebenarnya ada masalah,"ujar Refly
" Perppres sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA, terkait dengan tata kelola BPJS itu yang dianggap bermasalah," ujar Refly Harun. Seharusnya agar tata kelola BPJS diberpaiki dulu sebelum menaikkan iuran.
"Jadi kenaikan itu seharusnya jangan dibebankan kepada masyarakat, ketika tata kelola BPJS bermasalah," ucapnya.
Kehancuran
Sementara itu, pendiri Partai Amanat Nasional menyoroti dua sosok yang dinilai paling bertanggung jawab atas kehancuran Pemerintah Jokowi.
Dua sosok itu yakni Jokowi dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Politikus senior Amien Rais terang-terangan mengungkapkan bahwa ada dua sosok tokoh tersebut yang saat ini paling bertanggung jawab.
Amien Rais menyebut , pekerjaan pemerintahan saat ini sangat kacau.
Selain itu, menurut Amien Rais untuk perbaikannya pun dirasa sangat berat.
Meski begitu, dirinya berharap Presiden Jokowi mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa meninggalkan beban berat untuk masa pemerintahan saat ini. Sudah berat sekali
Hal ini disampaikan Amien Rais dalam kanal Youtube Refly Harun, Rabu (13/5/2020).
