Cekik Rakyat, Gaji Direksi BPJS Rp 300 Juta Perppres Lama Dibatalkan, Muncul Yang Baru

- Jumat, 15 Mei 2020 | 17:15 WIB
Rafly
Rafly

BISNIS BANDUNG - Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun mengkritik Presiden Jokowi terkait masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, selain sindir gaji Direksi BPJS yang  mencapai  sekitar Rp 300 juta-an

Kebijakan Presiden Jokowi soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan ,  semakin mencekik masyarakat di tengah pandemi virus corona.

Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun  melalui channel YouTubenya Refly Harun yang tayang Kamis (15/5/2020) menyebut, ada  kesalahan terkait kenaikan BPJS selain mengungkit pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu karena tata kelolanya yang dianggap bermasalah.

"Nah dengan menaikan BPJS sebenarnya ada masalah,"ujar Refly

" Perppres sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA,  terkait dengan tata kelola BPJS itu yang dianggap bermasalah," ujar Refly Harun. Seharusnya agar  tata kelola BPJS diberpaiki dulu sebelum menaikkan iuran.

"Jadi kenaikan itu seharusnya jangan dibebankan kepada masyarakat, ketika tata kelola BPJS  bermasalah," ucapnya.

Kehancuran

Sementara itu, pendiri Partai Amanat Nasional  menyoroti dua sosok yang dinilai paling bertanggung jawab atas kehancuran Pemerintah Jokowi.

Dua sosok itu yakni Jokowi dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X