BISNIS BANDUNG - Implementasi program kartu prakerja banyak masalah. Program plus bantuan sosial yang diperuntukkan bagi orang terdampak Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya tepat sasaran. Misalnya, kelompok yang diprioritaskan penerima manfaat, seperti buruh korban PHK masih banyak belum lolos.
Direktur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Siti Kustiati mengungkapkan, banyak buruh korban PHK di berbagai provinsi belum lolos sebagai peserta program Kartu Prakerja. Padahal, pihaknya telah menyerahkan data-data buruh korban PHK dari seluruh Provinsi kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
"Kami sudah menyampaikan kepada manajemen pelaksana. Kami minta agar pekerja korban PHK diprioritaskan sebagai peserta kartu prakerja. Tetapi sampai sekarang kami belum dapat keterangan dari manajemen pelaksana," kata Siti Kustiati dalam diskusi daring bertema Menciptakan SDM Indonesia yang Unggul di Era Kenormalan Baru yang digelar AJI Jakarta awal bulan ini.
Dikemukakan Siti, Dinas Ketenagakerjaan dari berbagai provinsi pun menanyakan kepadanya tindaklanjut nasib para korban PHK agar diprioritaskan sebagai peserta kartu prakerja. Namun persoalannya program kartu prakerja tersebut bukan dibawah koordinasi Kemenaker, melainkan Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Nah, persoalannya program kartu prakerja bukan dibawah Kemenko Perekonomian. Jadi kami cuma bisa memberikan masukan dan rekomendasi," ujarnya.
Diakui, program kartu prakerja tersebut menuai polemik. Khususnya, mengenai sejumlah kelas pelatihan dalam kartu prakerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
"Memang ramai pertanyaan soal materi pelatihan kartu prakerja yang tidak sesuai, seperti pelatihan cara memancing dan lainnya," tutur Siti.
Dapat insentip tak latihan
Sementara Direktur Litbang KPK, Wawan Wardiana menyebut, berdasarkan data ada peserta kartu prakerja mendapatkan insentif tapi tak mengikuti pelatihan.
Hal itu disampaikan oleh Wawan dalam diskusi daring bertajuk "Cegah Korupsi, Tingkatkan Efektifitas Kartu Prakerja. Sabtu pekan lalu.
"Kita ada beberapa data yang kita dapatkan, bahwa ada perserta yang tidak melengkapi pelatihannya tapi dia dapat insentif Rp 600.000/bulan," kata Wawan .
Wawan mengungkapkan, para peserta kartu prakerja tersebut hanya mengikuti pelatihannya sebagian saja tanpa mengikutinya secara menyeluruh.
"Kalau kita lihat ternyata pelatihannya tidak laksanakan seluruhnya. Tetapi baru sebagian sudah mendapatkan insentif," ungkapnya.
Selain masalah tersebut, Wawan juga memaparkan bahwa konten pelatihan yang ada di kartu prakerja banyak juga sama dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan secara gratis di YouTube.