Bisnisbandung.com - Polemik utang BUMN ke berbagai vendor mendapat tanggapan dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Pemerintah mengakui adanya utang yang belum dilunasi secara keseluruhan kepada beberapa badan usaha milik negara (BUMN).
Beberapa BUMN yang diketahui kerap memiliki piutang kepada pemerintah antara lain adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Baca Juga: Bank Sentral Rusia akan Segera Memulai Pilot Project Digital Rubel, 13 Bank akan Berpartisipasi
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata kepada wartawan akhir pekan lalu mengungkapkan bahwa pemerintah memang bisa saja memiliki utang ke BUMN, sebagaimana utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN.
Utang pemerintah pada Pertamina muncul pada tahun 2021 dan 2022.
Khusus untuk utang pemerintah kepada Pertamina pada tahun 2021, menurut Isa, sudah lunas senilai Rp 275 triliun.
"Kecuali ada utang pemerintah ke BUMN tersebut tentu akan kami bayar sejumlah kewajiban pemerintah ke BUMN itu, missal, case di Pertamina tahun lalu, PLN dan sebagainya," tegas Isa.
Baca Juga: Ekspansi BRICS dengan Semangat Dedolarisasi Dapat Membentuk Tatanan Dunia Baru
Kendati pemerintah bisa berutang kepada BUMN, namun menurut Isa, BUMN tidak dapat melunasi utang mereka menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya adalah karena BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
“Tetapi kita tidak langsung bayar utang-utang BUMN itu dari APBN,” ujarnya.
Isa mengatakan, terdapat cara lain bagi pemerintah untuk membayar utang BUMN.
Cara itu adalah dengan menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Proses ini dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tentu lewat PMN, namun kita tahu itu juga ada perencanaan dan schedule yang telah ditetapkan sejak penyusunan APBN," tuturnya.***