Baca Juga: 5 Kepribadian Wanita yang Membuatnya Selalu Melekat Dalam Pikiran Pria
"Untuk pendaftar SMP juga pasti tidak semua kemungkinan yang dilaksanakan klarifikasi faktual oleh kami. Barusan saya berikan ada 913, memungkinkan jumlah yang memiliki masalah lebih dari tersebut. Karenanya kami buka peluang dari masyarakat untuk memberi saran," ucapnya.
Bila nanti laporan itu masuk dan peserta yang diindikasi memiliki masalah, setelah diverifikasi terbukti tidak sesuai dengan ketentuan, karena itu peserta yang telah dipastikan bisa lolos karena itu tetap ditindak lanjuti. "Selanjutnya, memungkinkan didiskualifikasi sesuai wewenang kami untuk tingkat SMP," ucapnya.
Karena itu sekarang ini pihaknya akan konsentrasi pada pembenahan PPDB 2023, untuk benar-benar selamatkan hak-hak masyarakat Bogor, yang mempunyai syarat untuk diterima di sekolah yang dicita-citakan.
"Ini kita pastikan seoptimal kemungkinan tidak ada yang terzalimi . Maka janganlah sampai anak itu cari lokasi, bukan prestasi. Itu pokoknya. Ribet kita ini jika tahun ke tahun perjuangannya cari lokasi, tidak untuk prestasi," ucapnya.
Secara nasional yang di luar wewenang Pemerintah kota, Bima Arya sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI secara resmi akan sampaikan ke Mendikbud Ristek dan Presiden Republik Indonesia berkaitan penilaian keseluruhan mekanisme zonasi yang hendak dikatakan melalui Forum Rapat kerja nasional APEKSI.
Baca Juga: Berani mencoba? Simak 7 rahasia sukses di usia muda. Nomor 4 sering diterapkan pengusaha terkenal
Masalah PPDB jalur zonasi ini sebelumnya pernah tersingkap pada tahun 2019, selanjutnya pada PPDB 2023 ini Bima Arya kembali terima banyak pengaduan berkaitan jalur zonasi PPDB 2023, kemudian Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor buka kanal pengaduan berkaitan PPDB 2023.
Hasil dari laporan masyarakat yang masuk, pengumpulan data, analisa dan investigasi, Bima Arya selanjutnya langsung turun lakukan pengujian lapangan pada 6 Juli 2023 dan diketemukan ada tanda-tanda manipulasi makin kuat.
Di tanggal 7 Juli 2023, Bima Arya juga memeriksa secara langsung proses PPDB di sekolah, memeriksa validasi di Disdukcapil dan proses klarifikasi di Disdik yang hasilkan tanda-tanda itu makin meruncing.
Disana selanjutnya dibuat Timsus yang saat ini selalu bekerja dengan maksimal untuk pastikan tanda-tanda itu supaya semua jalan sama sesuai ketentuan.***