bisnisbandung.com - Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan informasi publik, terutama terkait isu-isu sensitif nasional.
Ia menilai berbagai program strategis pemerintah sering kali tidak tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat sehingga kalah oleh narasi viral yang tidak mewakili kenyataan di lapangan.
Dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Komdigi, Endipat memberikan apresiasi terhadap kinerja kementerian yang dinilai telah bekerja di luar tugas pokoknya, termasuk membantu penanganan bencana dan rehabilitasi pascabencana.
Namun, ia menyoroti bahwa kemampuan amplifikasi informasi pemerintah masih perlu ditingkatkan.
Endipat mencontohkan beberapa inisiatif kementerian dan aparat pemerintah yang sudah berjalan, tetapi tidak banyak diketahui publik.
“Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu,” ujarnya dilansir dari YouTube Official iNews.
“Jadi yang kayak gitu-kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” imbuhnya.
Baca Juga: Reformasi Besar-Besaran Bea Cukai dan Pajak, Sistem IT dan AI Jadi Prioritas Pengawasan
Ia menyinggung pula, Program penghijauan besar-besaran oleh Kementerian Kehutanan serta langkah-langkah awal aparat kepolisian dalam penanganan kerusakan hutan disebut tidak tersampaikan secara luas, sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap kinerja negara.
Fenomena tersebut juga terlihat pada penanganan bencana di Aceh. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan banyak sumber daya, termasuk ratusan posko dan dukungan logistik sejak hari pertama bencana.
Namun, Kata Endipat, muncul pihak-pihak yang datang belakangan dan menampilkan diri seolah paling aktif, sehingga publik salah menilai hadir atau tidaknya negara.
Endipat meminta Komdigi fokus pada pemetaan dan pengelolaan isu sensitif nasional. Ia menilai kementerian perlu memastikan seluruh capaian dan aktivitas pemerintah dapat diinformasikan secara cepat, masif, dan tepat sasaran agar tidak tenggelam oleh konten viral yang tidak akurat.***
Baca Juga: Menkeu Blak-Blakan Soal Keanehan UU Cipta Kerja, Singgung Subsidi Industri Batu Bara