bisnisbandung.com - Polemik terkait Bandara IMIP di Morowali mengemuka setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara swasta tanpa keterlibatan negara saat meninjau fasilitas penerbangan di kawasan industri pertambangan tersebut.
Meski tidak menyebut nama Presiden ri Ke-7 Joko Widodo, pernyataan tersebut kemudian menyeret nama Jokowi ke dalam perdebatan publik, terutama terkait operasional bandara yang disebut tidak berada dalam pengawasan Bea Cukai.
Faldo Maldini, Ketua DPP PSI, menilai sorotan yang diarahkan kepada Jokowi tidak tepat. Ia memandang isu Bandara IMIP sering ditarik menuju ranah politis.
Ia menegaskan bahwa bandara yang pernah diresmikan Jokowi adalah bandara resmi milik pemerintah daerah Morowali, bukan bandara swasta di kawasan IMIP.
“Jadi memang bicara soal banyaknya tuduhan yang ditujukan ke Pak Jokowi, ya itu memang model-model nyari kambing-kambing hitam, menyalah-nyalahkan keadaan,” lugasnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Terutama karena kawasan industri Morowali berkembang pesat pada masa pemerintahan Jokowi dan menjadi salah satu pusat hilirisasi nikel nasional.
Menurut Faldo, kawasan industri tersebut memberi dampak ekonomi signifikan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga keberadaannya memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional.
Baca Juga: Purbaya Targetkan Reformasi Bea Cukai Setahun, DPR Soroti Sejumlah Tantangan
Faldo menegaskan bahwa operasional bandara swasta pada dasarnya berada dalam kewenangan perusahaan dan pemerintah daerah, bukan presiden.
Ia menilai segala proses pembangunan fasilitas di kawasan industri tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku, termasuk regulasi yang mengatur bandara swasta sejak lebih dari satu dekade lalu.
Karena itu, ia menilai tudingan yang diarahkan kepada Jokowi cenderung bersifat mencari kambing hitam alih-alih melihat persoalan secara proporsional.
Dalam pandangan Faldo, respons Jokowi atas berbagai kritik justru menunjukkan sikap kepemimpinan.
Baca Juga: Bencana di Sumatera dan Aceh, WALHI Sudah Ingatkan, Pemerintah Longgarkan Izin Eksploitasi Alam