Ia menilai penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas agar tidak muncul kesalahpahaman seolah-olah pemerintah daerah sengaja menahan dana di tengah kebutuhan pembangunan yang tinggi.
Bank Indonesia kemudian memberikan penjelasan bahwa data mengenai simpanan dana pemerintah daerah di bank berasal dari laporan resmi perbankan yang diverifikasi sebelum dipublikasikan.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas dan transparansi informasi yang diterbitkan.
Polemik ini mencerminkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam mengelola serta menyampaikan data publik.***
Baca Juga: Pengamat Soroti Fenomena Pansos di Pemerintahan Prabowo, Singgung Menteri “Penyelamat Ekonomi”