Ia juga mempertanyakan transparansi dana tersebut, termasuk potensi dukungan tambahan dari mitra kerja DPR, seperti kementerian, lembaga, atau bahkan BUMN lewat CSR.
“Kalau semua komisi dapat sokongan dari mitra kerja, bisa dibayangkan berapa besar uang yang berputar di luar kontrol publik,” kata Ikrar.
Ikrar menyebut situasi ini mencerminkan krisis moral politik di Indonesia.
“Di satu sisi, bupati dan wali kota menjerit karena uang untuk rakyat dikurangi. Tapi DPR justru asyik menambah anggaran buat jalan-jalan reses,” katanya.
Ia menyerukan agar para cendekiawan dan masyarakat sipil bersatu menggugah kesadaran kolektif.
Baca Juga: Diduga Akibat Bullying, Polisi Dalami Kasus Pelajar Tewas di Grobogan
“Kita butuh DPR yang benar-benar menyuarakan amanat penderitaan rakyat, bukan sekadar menambah fasilitas dan tunjangan pribadi,” tegasnya.
Menurut Ikrar akar persoalan ada pada partai politik yang kini lebih fokus pada kekuasaan ketimbang fungsi representasi rakyat. “Parpol seharusnya jadi wahana aspirasi rakyat, bukan kendaraan elite untuk memperkaya diri,” ujarnya.
Ia menutup dengan seruan keras: “Rakyat harus sadar, mereka bukan objek kekuasaan. Kedaulatan ada di tangan rakyat — dan sudah saatnya digunakan untuk menagih pertanggungjawaban para wakilnya.”***