Alih-alih menghadirkan wajah baru yang progresif, langkah ini justru membuka kembali ingatan masyarakat terhadap upaya masa lalu yang berupaya mengakali konstitusi.
Rocky menekankan bahwa penempatan figur dengan rekam jejak kontroversial pada posisi kunci seperti Kepala Staf Presiden bukan hanya soal personal, tetapi juga persoalan etis yang akan memengaruhi persepsi dunia terhadap arah demokrasi Indonesia.
Dengan demikian, alih-alih memperkuat pondasi demokrasi, promosi Qodari justru dinilai sebagai langkah mundur yang membuat publik semakin ragu akan komitmen pemerintahan Prabowo dalam menjaga integritas konstitusi dan menghindari politik manipulatif.***
Baca Juga: Gila! BW Bongkar Rahasia Pensiun DPR: Seumur Hidup Walau Hanya Menjabat 1 Bulan