Publik menilai hak istimewa anggota DPR justru semakin memperlebar jurang ketidakadilan sosial di Indonesia.
Menurutnya hal ini mencederai rasa keadilan publik karena rakyat biasa harus bekerja puluhan tahun baru bisa menikmati pensiun.
Kritik BW ini langsung memicu sorotan publik terhadap hak istimewa wakil rakyat.***