bisnisbandung.com - Pengunduran diri Rahayu Saraswati dari kursi DPR menuai perhatian publik dan dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga etika politik.

Langkah ini dipandang sebagai contoh bagaimana pejabat publik seharusnya merespons kritik masyarakat dengan mengedepankan tanggung jawab moral, bukan sekadar menunggu teguran formal dari partai atau pemerintah.

Analis politik Rocky Gerung menilai fenomena ini dapat menjadi standar baru dalam menguji integritas politisi.

Baca Juga: Refly Harun Tegaskan Cyber TNI Harus Fokus pada Pertahanan, Bukan Kriminalisasi Sipil

Menurutnya, politik tidak berhenti pada proses elektoral semata, tetapi berlanjut pada ujian moral yang menentukan kualitas kepemimpinan.

“Nah, menjadi politisi pertama-tama adalah kontrol terhadap kapasitas dia, kontrol terhadap kualitas etik dia. Dan itu memerlukan bukan sekadar pelatihan di partai, tetapi berasal dari semacam sikap yang biasa disebut habits of the heart,” lugasnya di youtube Rocky Grung Official.

“Itu datang dari kebiasaan menganggap bahwa demokrasi itu pertama-tama bukan soal siapa yang memenangkan election, tetapi siapa yang pada akhirnya diuji secara moral,” imbuhnya.

Seorang politisi dituntut untuk mampu melakukan kontrol diri sebelum masyarakat menuntut pertanggungjawaban lebih jauh.

Baca Juga: Praktisi Diplomasi Ungkap Kerentanan Diplomat di Tengah Konflik dan Kejahatan Terorganisir

Rocky menegaskan bahwa banyak pejabat publik yang tetap bertahan meski etika mereka sudah tersorot negatif.

Padahal, sikap kesadaran diri untuk mundur justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Ia menyebut bahwa demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memenangkan pemilu, tetapi siapa yang sanggup menjaga integritas setelah berada di kursi kekuasaan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bantah Tunjangan Rp 33 Miliar: “Gaji Saya Rp 8,1 Juta, Semua untuk Rakyat”

Tindakan mundurnya Rahayu Saraswati dinilai bisa dijadikan patokan baru bagi para politisi maupun pejabat publik lainnya.

Dalam pandangan Rocky, masyarakat kini semakin menuntut adanya kontrol moral yang melekat pada diri pemimpin, bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan formal.