bisnisbandung.com - Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 dinilai sebagai upaya mencari titik keseimbangan baru dalam pemerintahan.
Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Prof. Gun Gun Heriyanto, menilai langkah tersebut memiliki dimensi ganda, yakni politik dan teknokrasi.
Menurut Gun Gun, reshuffle tidak hanya sekadar mengganti pejabat, melainkan juga bagian dari sirkulasi elit politik.
“Sehingga kemudian diperlukan langkah cepat, taktis, sekaligus nanti membawa harapan teknokrasi baru pada pemerintahan Pak Prabowo,” ujarnya dilansir dari youtube tvOneNews.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Dinilai Mumpuni, Ekonom: Mestinya Dia Hemat-Hemat Statement Dulu Aja
Pergantian nama di kabinet dipandang saling berkaitan, karena satu perubahan akan menimbulkan dampak pada posisi lain.
Hal ini dianggap wajar sebagai upaya Presiden untuk mengoptimalkan hak prerogatif dalam membentuk kabinet sesuai visi dan arah kepemimpinan yang dikehendaki.
Secara politik, reshuffle dianggap perlu untuk merespons dinamika yang muncul, terutama pasca-gejolak politik dan keamanan pada Agustus lalu yang menimbulkan ketidakpastian.
Dengan mengganti beberapa posisi strategis, Presiden diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas politik nasional.
Baca Juga: Pasar Saham Tertekan Usai Purbaya Sadewa Mendadak Gantikan Sri Mulyani, INDEF Soroti Ekspektasi
“Jadi, reshuffle ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo membentuk titik keseimbangan barunya,” terangnya.
Di sisi teknokrasi, reshuffle dilihat sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap kinerja ekonomi. Nama-nama lama seperti Sri Mulyani dan Budi Arie disebut sudah lama berada di kabinet dengan performa yang belakangan mendapat banyak kritik.
Isu kenaikan pajak, pelemahan pasar, hingga blunder komunikasi menjadi faktor yang memperbesar desakan untuk dilakukan evaluasi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan: Semua Korban Musala Ambruk Ditangani dan Biayanya Ditanggung Pemerintah
Selain sektor ekonomi, bidang keamanan dan hukum juga menjadi sorotan. Perubahan pada posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan hingga Menteri Pemuda dan Olahraga dianggap sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh atas kinerja serta dinamika politik yang mengitarinya.