Bisnisbandung.com - Gelombang protes masyarakat terhadap besarnya tunjangan anggota DPR RI mencuat. Aksi demonstrasi digelar di depan Gedung DPR RI, menyoroti ketimpangan antara fasilitas wakil rakyat dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah sulit.

Demonstrasi ini diwarnai kericuhan, meski sebelumnya sejumlah perwakilan massa dikabarkan telah diterima oleh alat kelengkapan DPR yang menangani aspirasi publik.

Tuntutan warga mencakup berbagai isu, mulai dari besarnya tunjangan DPR hingga desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Menanggapi hal ini, Ahmad Irawan, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, menilai bahwa protes masyarakat merupakan bagian dari hak menyampaikan pendapat yang wajib dihormati.

Baca Juga: Kriminolog Sebut Dugaan Contract Killing di Balik Kematian Kepala Cabang Bank BUMN

Ia menekankan bahwa kritik publik seharusnya menjadi ruang introspeksi bagi anggota dewan.

Soal tunjangan yang dipersoalkan publik, Ahmad Irawan menyebut isu tersebut sebagai hal yang sensitif.

“Nah, kaitannya dengan pertanyaan mengenai tunjangan DPR, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang juga sensitif. Bukan jawabannya aja yang sensitif,” ucapnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Baca Juga: Ratusan Triliun Uang Rakyat Nyaris Hilang! Mahfud MD: Konglomerat Jangan Main-main

Menurutnya, nominal yang diterima anggota DPR kerap dipandang berbeda oleh masyarakat.

“Karena begini, kalau kita menyebut kaitannya mengenai angka, orang akan melihat dan menilainya sebagai sesuatu yang berbeda-beda,” jelasnya.

Namun, ia menekankan bahwa tunjangan bukan sekadar untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendukung kerja wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah pemilihan.

“Nah, kalau saya sendiri memahami sebagai anggota DPR, yang namanya tunjangan itu adalah tunjangan yang digunakan oleh anggota DPR dalam konteks keberadaannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kemudian kepentingan di dapilnya,” tuturnya.

Baca Juga: Ratusan Triliun Uang Rakyat Nyaris Hilang! Mahfud MD: Konglomerat Jangan Main-main

Ahmad Irawan menambahkan bahwa perdebatan mengenai apakah tunjangan DPR sepadan dengan kinerja dewan seringkali memunculkan dilema. Jika dinilai besar, publik menilai anggota DPR tidak peka terhadap kondisi masyarakat.