Bisnisbandung.com - Belakangan ini media sosial ramai dengan ajakan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ajakan ini diduga terkait dengan rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada 25 Agustus 2025 sebagai bentuk respon terhadap situasi politik di Indonesia.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai gelombang kritik ini muncul karena DPR dianggap tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Film Misteri Tukar Takdir Besutan Mouly Surya Angkat Tragedi Pesawat Jakarta Airways 79
Menurutnya sejumlah kebijakan kontroversial dan kenaikan tunjangan anggota DPR menjadi pemicu utama.
“Di tengah masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, terjadi PHK, anggota dewan justru mendapatkan tunjangan perumahan, bensin, bahkan beras,” ujar Adi Prayitno dalam youtubenya.
Ia menambahkan DPR kerap dianggap jauh panggang dari api dalam menjalankan fungsi kedewanan.
Termasuk pengawasan terhadap eksekutif dan undang-undang yang kontroversial, seperti revisi UU KPK, KUHP, dan UU Cipta Kerja.
Hal ini memicu kekecewaan publik yang kemudian menumpahkan amarahnya melalui media sosial.
Baca Juga: Asri Welas akan Hidupkan Kembali Sosok Ikonik Nenek Gayung di Layar Lebar
Namun Adi Prayitno menekankan bahwa membubarkan DPR secara kelembagaan bukan perkara mudah.
Prosesnya harus melalui amandemen undang-undang yang mayoritas dilakukan oleh anggota DPR sendiri sehingga secara praktis hampir mustahil dilakukan.
“Secara substansi demokrasi membubarkan DPR bertentangan dengan trias politika,” jelasnya.
Meski begitu Adi Prayitno menilai kritik dan ajakan membubarkan DPR bisa menjadi momentum untuk mendorong perbaikan kinerja kedewanan.
Baca Juga: Horor Psikologis ‘Dia Bukan Ibu’ Tantang Panggung Global, Tembus Festival Film Dunia