Dalam pandangannya, program Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden RI, dan pelaksanaannya dilakukan secara lintas kementerian sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Kementerian Sosial, dalam hal ini, bukan satu-satunya pelaksana, tetapi merupakan bagian dari tim yang menjalankan arahan Presiden secara menyeluruh.
Saifullah juga menekankan bahwa guru-guru yang terpilih sebelumnya telah menyatakan kesediaan untuk ditempatkan di mana saja.
Namun, ketika proses penugasan dimulai, sebagian tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Ia menyampaikan bahwa meskipun kasus ini perlu menjadi evaluasi, secara keseluruhan jumlah guru yang mundur masih dalam batas wajar dari total peserta seleksi.***
Baca Juga: Mahfud MD: Amnesti Hasto & Abolisi Tom Lembong Bukti Hukum Tak Boleh Jadi Alat Politik!