bisnisbandung.com - Mundurnya ratusan guru dari program Sekolah Rakyat menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan program pendidikan ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang turut bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan program tersebut, memberikan penjelasan mendalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pemerintah menanggapi situasi ini.
Menurut Saifullah Yusuf, sebanyak 143 dari 1.469 guru yang dinyatakan lolos seleksi awal memilih untuk tidak memenuhi panggilan penugasan sebelum mereka mulai mengajar.
Baca Juga: Kematian Arya Daru Masih Menyisakan Tanda Tanya, Kriminolog Nilai Kepolisian Timbulkan Kebingungan
“Dari 1.469 itu, yang mundur 143 guru, atau sekitar berapa itu ya? 9,7% kira-kira gitu dululah,” jelasnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Alasan yang paling banyak disampaikan adalah jarak penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal.
Ia menegaskan bahwa pengunduran diri ini terjadi sebelum proses mengajar dimulai, dan secara administratif mereka dianggap telah mundur dari penugasan.
Baca Juga: Pakar Gestur Ungkap Emosi Tersembunyi Polisi Saat Sampaikan Hasil Penyelidikan Kematian Arya Daru
Saifullah menjelaskan bahwa proses seleksi guru Sekolah Rakyat tidak dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Sosial.
“Dan saya ingin sampaikan, proses seleksinya ini dipimpin oleh Satgas-Satgas Seleksi Guru yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” terangnya.
Proses tersebut dipimpin oleh Satgas Seleksi Guru, yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, serta lembaga terkait lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen dilakukan secara terstruktur dan lintas sektor.
Pemerintah, melalui data Kementerian Pendidikan, telah menyiapkan lebih dari 50.000 calon guru yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Mereka telah melalui proses seleksi dan siap untuk menggantikan posisi guru yang mengundurkan diri. Saifullah menilai bahwa keberadaan cadangan guru ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kesinambungan program.
Baca Juga: Jawab Kritik Atalia Soal Ruang Kelas Padat, Dedi Mulyadi: Hanya 38 Sekolah, Itu pun Terpaksa