bisnisbandung.com - Pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong mendapat beragam respons dari publik.
Di tengah kontroversi tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat kebijakan ini sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengakhiri polarisasi dan membangun harmoni politik nasional.
“Ya, memang politik kita kan politik harmoni, yang diberikan amnesti dan abolisi itu adalah kasus yang selama ini memang mengandung kontroversi dan perhatian publik secara serius ya,” lugasnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Menurut Adi, kasus yang menjerat Hasto dan Tom Lembong bukan hanya soal hukum, tetapi juga sarat dengan muatan politik.
Kedua kasus ini telah menyedot perhatian publik dan menimbulkan perdebatan luas, terutama di kalangan pendukung masing-masing tokoh.
“Terlepas dari kontroversinya yang cukup panjang, kasus Hasto ya, bagi para pendukungnya ini persoalan politik, bukan persoalan hukum. Karena unsur hukumnya katanya itu dipaksakan, dan seterusnya,” ucapnya.
“Artinya apa? Hal-hal yang semacam ini, ketika kemudian lahir abolisi dan amnesti termasuk untuk Pak Tom Lembong, kan publik sederhana: ini ingin mengakhiri pembelahan publik yang selama ini muncul ekstrem,” sambungnya.
Baca Juga: Gempa Politik! Rocky Gerung: Prabowo Beri Abolisi-Amnesti untuk Tom Lembong & Hasto
Pemberian pengampunan oleh Presiden Prabowo dan disetujuinya kebijakan tersebut oleh DPR dianggap sebagai langkah untuk menjembatani kelompok-kelompok yang sebelumnya terbelah secara ekstrem.
Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini mencerminkan upaya membangun kerja sama lintas partai dan memperkuat stabilitas politik nasional.
Momen kebersamaan yang ditunjukkan oleh elite partai dalam beberapa pertemuan publik termasuk hadirnya tokoh-tokoh penting dari berbagai partai dalam satu forum memperkuat kesan bahwa harmoni politik sedang dibangun secara aktif oleh pemerintahan saat ini.