Namun, ia juga menekankan bahwa ijazah bukan satu-satunya ukuran kompetensi. Meski secara umum lulusan S1 dinilai lebih siap secara akademik dan praktis, tetap ada lulusan SMA yang memiliki kemampuan luar biasa.
Hanya saja, jumlahnya tidak banyak dan bersifat eksepsional. Dalam konteks kebijakan publik, sistem rekrutmen politik sebaiknya bertumpu pada prinsip meritokrasi yang mendorong calon pemimpin memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup.
Penolakan MK terhadap gugatan ini dinilai oleh Adi sebagai penegasan bahwa akses terhadap jabatan politik tidak boleh dibatasi oleh jenjang akademik secara kaku.
Namun, ia juga menyayangkan bahwa peluang untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan melalui seleksi berbasis pendidikan menjadi tertutup setelah gugatan tersebut ditolak.***
Baca Juga: Hilirisasi Diklaim Mampu Atasi Pengangguran? Ekonom Ungkap Fakta Sebenarnya