Kuasa hukum juga menggarisbawahi bahwa kriminalisasi terhadap kebijakan yang dibuat dalam kapasitas jabatan resmi dapat menimbulkan ketakutan di kalangan pembuat kebijakan.
Hal ini dinilai bisa berdampak negatif keberanian pejabat dalam mengambil keputusan strategis di masa mendatang.***
Baca Juga: PSI Ganti Logo, Gajah Berkepala Merah Jadi Simbol Jokowi?