Adi Prayitno menambahkan isu lain yang juga perlu perhatian adalah perubahan regulasi pemilu yang terlalu sering terjadi.
Menurutnya undang-undang pemilu sebaiknya dibuat bak “KUHP” yang tidak mudah diubah-ubah selama puluhan tahun untuk menciptakan kepastian hukum dan kestabilan demokrasi.
“Jangan sampai setiap pemilu kita dihadapkan pada perubahan aturan yang membuat bingung dan menyulitkan semua pihak,” ujar Adi Prayitno.
Adi Prayitno menegaskan, memisahkan pemilu nasional dan daerah memang sebuah keputusan final dan mengikat, tapi yang lebih penting adalah fokus pada perbaikan kualitas pemilu.
Baca Juga: Cara Merasakan Kasih Tuhan
Misalnya, memberantas politik uang, mencegah penggunaan aparatur negara untuk kepentingan tertentu dan menjaga netralitas penyelenggara pemilu di semua tingkatan.
“Pemisahan pemilu nasional dan lokal itu urusan teknis. Yang lebih penting adalah memastikan kualitas demokrasi bukan sekadar jadwal pelaksanaan,” tutupnya.***