Pisah Pemilu Nasional-Daerah Cuma Drama, Adi Prayitno: Politik Uang Tetap Berkuasa!

Bisnisbandung.com - Pakar politik Adi Prayitno angkat suara terkait putusan pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

MK memutuskan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai Pemilu 2029 mendatang.

Menurut Adi Prayitno langkah ini tidak serta merta menjamin perbaikan kualitas pemilu di Indonesia.

Baca Juga: Nggak Perlu Bayar! Ini Cara Download MP3 & MP4 Gratis Pakai Tubidy!

Adi Prayitno menyatakan masalah utama pemilu bukan soal dilakukan serentak atau dipisah.

Melainkan bagaimana mengatasi penyakit lama seperti politik uang, penggunaan aparatur negara untuk kepentingan politik, dan netralitas penyelenggara pemilu.

“Kalau pemilu kita bagus, maka hal-hal seperti politik uang harus diamputasi. Penggunaan aparatur kekuasaan untuk kepentingan politik harus dihentikan dan penyelenggara harus benar-benar netral,” ujar Adi Prayitno dalam youtubenya.

Adi Prayitno menjelaskan putusan MK memang memisah pelaksanaan pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD).

Pemilu daerah akan diselenggarakan 2 sampai 2,5 tahun setelah pelantikan presiden dan anggota legislatif pusat.

Baca Juga: Prabowo Soroti Hilirisasi Industri: Rakyat Menginginkan Percepatan Kemajuan

Namun hal ini menimbulkan pertanyaan soal masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang berakhir pada 2029.

“Apakah masa jabatan mereka diperpanjang? Apakah ditunjuk penjabat? Ini menjadi persoalan besar yang belum ada solusi hukum jelasnya,” kata Adi Prayitno.

Ia menilai perpanjangan otomatis masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah tanpa pemilihan baru akan mengikis legitimasi demokrasi karena tidak lagi representatif atas kehendak rakyat.

Sementara penunjukan pejabat sementara (PJ) kepala daerah pun bukan solusi ideal karena bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung.

Baca Juga: Cara Mengendalikan Emosi Secara Elegan