Lebih jauh, ia menyebut bahwa tawaran dari Gubernur Sumut agar keempat pulau dikelola bersama dengan Aceh justru memperlihatkan upaya untuk melegitimasi kepemilikan baru melalui skema kompromi.
Dalam sudut pandangnya, tawaran tersebut menggambarkan strategi politik yang tampak moderat tetapi menyimpan maksud dominasi administratif.
Alifurrahman juga menggarisbawahi bahwa pendekatan “pengelolaan bersama” bukanlah bentuk penyelesaian yang adil, melainkan cara mengaburkan fakta bahwa wilayah tersebut sebelumnya sudah menjadi bagian dari Aceh.
Ia melihatnya sebagai bentuk kelicikan politik, di mana pihak yang mengambil justru menawarkan kolaborasi kepada pihak yang dirugikan.***
Baca Juga: Picu Amarah PDIP, Adi Prayitno: Jika Budi Arie Tak Klarifikasi