Bisnisbandung.com - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.
Menurut Ganjar proses tersebut tidaklah sederhana karena peta kekuatan politik di parlemen masih dikuasai oleh partai-partai pendukung Gibran.
Ganjar pun mengingatkan agar dinamika politik tetap berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi.
Baca Juga: Ngeri! Google Luncurkan Veo 3: AI yang Siap Mengubah Wajah Industri Film dan Tampak Realistis
"Secara politik tentu tidak mudah," kata Ganjar dalam keterangannya seperti dikutip dari youtube tvOne.
Ganjar menyebut saat ini koalisi Indonesia Maju (Kimples) yang mendukung Gibran dan Prabowo mendominasi kursi DPR.
Koalisi tersebut diketahui menguasai sekitar 470 kursi dari total 580 kursi di DPR.
Dengan kekuatan sebesar itu wacana pemakzulan dipastikan menemui jalan terjal.
"Logikanya kalau dukungan mayoritas masih solid di DPR tentu proses politik semacam itu akan sulit berjalan," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Baca Juga: Urutan Cerita Star Wars Berdasarkan Timeline Asli: Ini Urutan Nontonnya!
Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI melayangkan surat kepada MPR dan DPR RI yang berisi permintaan agar proses pemakzulan Gibran segera dilakukan.
Surat itu diteken tokoh militer senior yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Mereka menilai ada pelanggaran konstitusi yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif.
Ganjar menjelaskan "Permintaan itu bagian dari hak warga negara. Tapi kita juga harus melihat realitas politik saat ini."
Baca Juga: Konsisten Kritik Jokowi Bertahun-Tahun, Praktisi Hukum Singgung Dokter Tifa