nasional

Pengamat Sebut Penanganan Kasus Ijazah Jokowi Lambat, Risiko bagi Program Pro-Rakyat Prabowo

Selasa, 3 Juni 2025 | 15:00 WIB
Jokowi (dok instagram Jokowi)


Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial soal dinamika politik nasional.

Dalam tayangan YouTubenya, Rocky menyoroti dampak isu seputar Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka terhadap legitimasi pemerintahan Prabowo Subianto.

Rocky menyebut tekanan ekonomi dan krisis kepercayaan publik saat ini tak bisa dilepaskan dari dua isu besar yang terus menggelinding: keaslian ijazah Jokowi dan desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming.

Baca Juga: Panitia Pemilu IA-ITB 2025 Gelar Sosialisasi Pemilu IA ITB Pusat dan Hearing Pengda IA ITB Jawa Barat

“Masalah ekonomi seperti pajak yang seret, daya beli turun, bahkan pembelian hewan kurban menurun signifikan, itu sudah cukup bikin situasi suram. Tapi jadi gelap ketika isu politik seperti ijazah Jokowi dan pemakzulan Gibran bertabrakan di situ,” ujar Rocky.

Rocky menyebut keputusan Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi asli justru menimbulkan kecurigaan publik yang lebih besar.

Ia menilai keputusan hukum yang tidak disertai transparansi metodologi forensik justru mendorong masyarakat untuk meragukannya.

“Semakin dibilang asli, publik makin curiga. Karena ilmu pengetahuan berkembang dan bisa membantah hasil uji yang tidak terbuka,” kata Rocky.

Rocky juga menyentil Universitas Gadjah Mada (UGM) almamater Jokowi yang menurutnya terkesan lamban dan tertutup dalam menyikapi kontroversi ini.

Baca Juga: Apa Itu Trading Online dan Bagaimana Cara Memulainya dari Rumah

“UGM disandera oleh reputasi Jokowi. Ada dugaan praktik administrasi yang tidak jujur, dan ini berbahaya bagi kredibilitas akademik,” tambahnya.

Di sisi lain Rocky melihat desakan pemakzulan terhadap Gibran sebagai masalah konstitusional yang serius.

Ia menyebut dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dapat memicu krisis legitimasi politik di awal pemerintahan Prabowo.

“Gibran bisa saja dimakzulkan kalau putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) digunakan sebagai landasan hukum. Kalau itu terjadi maka beban Prabowo akan berlipat-lipat,” katanya.

Baca Juga: Ketegangan Budi Arie dan PDIP Dinilai Bisa Picu Persepsi Konflik Jokowi dengan Partai

Halaman:

Tags

Terkini