Isu ketiga, yang paling simbolik, adalah pusaran kekuasaan dan persoalan hukum yang berakar di Solo.
Dalam konteks ini, Solo disebut sebagai "titik panas" yang menjadi pusat dari berbagai konflik kekuasaan, mulai dari penunjukan menteri hingga pengusutan kasus hukum yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu.
Beberapa langkah hukum seperti penindakan terhadap kasus di sektor tekstil dan informasi digital disebut sebagai indikasi bahwa Prabowo mulai mengambil tindakan terhadap pusat-pusat kekuasaan lama.
Baca Juga: Soal Perpres Perlindungan Jaksa, Presiden Prabowo Tengah Bidik Kasus Korupsi Besar?
Menariknya, strategi penanganan yang digunakan oleh pemerintahan Prabowo tidak dilakukan secara bertahap atau "dari pinggir", sebagaimana biasanya dalam politik.
Justru, pendekatan yang digunakan terlihat langsung menargetkan inti permasalahan, termasuk penggunaan institusi seperti Kejaksaan Agung sebagai alat utama dalam penegakan hukum.
Said juga menyoroti bahwa dinamika ini menjadi penanda perebutan kekuasaan yang sesungguhnya baru dimulai pasca pelantikan.***
Baca Juga: Isu Akuisisi GoTo oleh Grab Menguat, Pengamat Sebut Bluebird Bisa Jadi Alternatif Domestik