“Tiga Bubur Panas di Meja Prabowo” Said Didu: Solo, Oligarki, dan Perebutan Kekuasaan

bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan berat dalam konsolidasi kekuasaan sejak resmi dilantik.

Menurut pengamat politik dan mantan pejabat BUMN, Said Didu, ada tiga persoalan krusial yang saat ini menjadi ujian besar bagi Prabowo, yang ia istilahkan sebagai "tiga bubur panas" yang sedang tersaji di meja kekuasaan.

“Nah, sekarang itulah saya keluar istilah dulu: tiga bubur panas yang sedang dihadapi Prabowo,” jelasnya dilansir dari youtube Hersubeno Point.

Tiga isu utama tersebut adalah persaingan politik internal, ancaman oligarki, dan ketegangan hukum yang berpusat di Solo, wilayah yang dianggap simbolik dalam dinamika kekuasaan nasional pasca Pilpres 2024.

Baca Juga: Anak Muda Indonesia Paling Pesimis soal Ekonomi, Leonard Hartono Soroti Tingginya Korupsi

Menurut Said Didu, ketiganya saling terkait dan menjadi indikator bahwa proses konsolidasi kekuasaan Prabowo tidak berjalan mulus.

“Dan sekarang, bubur panas ini, pikiran saya, dimakan secara bertahap. Kelihatannya dengan strategi tadi  menggunakan Kejaksaan Agung sebagai motor depan untuk melakukan penegakan hukum, maka tiga bubur panas sekaligus itu dimakan di tengahnya,” lugasnya.

Isu pertama berkaitan dengan politik kekuasaan. Setelah pelantikan, sejumlah jabatan strategis dalam kabinet diisi oleh tokoh-tokoh yang merupakan loyalis Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Baca Juga: KDM Dinilai Hanya Jual Visualisasi Tanpa Visi, Rocky Gerung: Kita Menonton Kedangkalan Setiap Hari

 Langkah ini memunculkan anggapan bahwa ada tekanan atau kompromi yang harus diterima Prabowo dalam pembentukan kabinetnya, yang pada gilirannya menimbulkan keraguan terhadap agenda perubahan yang sempat digaungkan saat kampanye.

Kedua, terdapat ancaman dari kekuatan oligarki yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

 Said Didu menilai bahwa sektor pangan dan energi menjadi titik rawan, terutama saat pemerintah tengah menghadapi kebutuhan impor besar-besaran.

 Kelompok-kelompok berkepentingan dinilai bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan kebijakan negara atau bahkan menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Baca Juga: Program Barak Militer Dinilai Efektif Jangka Pendek, Politisi Golkar Dorong Solusi Berkelanjutan