bisnisbandung.com - Partai Gerindra menyoroti situasi serius yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam penanganan kasus-kasus besar seperti yang terjadi di lingkungan Pertamina.
Politikus Gerindra, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa para pelaku korupsi tidak hanya memiliki jaringan kuat, tetapi juga menggunakan berbagai cara untuk melawan balik aparat yang berani mengusut mereka.
“Kita ketahui bersama, korupsi ini kan, sudah sangat mengakar kuat. Mereka juga mempunyai instrumen-instrumen dan sudah menjalar ke mana-mana,” tegasnya dilansir dari youtube tvonenews.
Baca Juga: Gak Nyangka, Cerita Ibu Rasih Bikin Dedi Mulyadi Langsung Keluarkan Uang Bantuan!
Ia menyampaikan bahwa ancaman terhadap aparat merupakan konsekuensi nyata dari strategi bersih-bersih yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya pembersihan telah dilakukan secara internal, dimulai dari institusi penegak hukum seperti Polri, TNI, dan Kejaksaan, untuk memastikan tidak ada kompromi dalam penanganan kasus korupsi.
Gerindra menilai bahwa kasus-kasus strategis seperti dugaan korupsi di Pertamina tidak bisa begitu saja diekspos ke publik karena menyangkut data intelijen dan risiko keamanan nasional.
Baca Juga: Pegiat Media Sosial Sebut Roy Suryo Punya Masalah Kejiwaan soal Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu
“Saya ambil contoh di kasus-kasus di Pertamina, contohnya, kan, itu main itu di belakang,” lugasnya.
Meski begitu, partai tersebut memastikan bahwa pemerintah memiliki instrumen hukum dan intelijen yang cukup kuat untuk menghadapi perlawanan dari jaringan koruptor.
“Tapi hal seperti ini kan enggak bisa kita ungkap ke publik, karena itu kan contoh ya. Di bagian intelijen mempunyai info-info yang tentunya tidak bisa, ini, diungkapkan ke publik. Tapi kami tahu,” jelasnya.
Fenomena perlawanan dari para pelaku korupsi dinilai sebagai bentuk ketakutan terhadap langkah-langkah tegas pemerintah.
Oleh sebab itu, Gerindra mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan namun tetap aman dari intervensi pihak-pihak yang ingin menghambat.***
Baca Juga: Blak-blakan Dedi Mulyadi ke KPAI, Singgung Penanganan Anak Bermasalah di Jawa Barat