Hal ini bisa menciptakan celah hukum yang besar bagi praktik korupsi terselubung yang tidak bisa dijerat menggunakan instrumen pidana korupsi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa skema semacam ini berisiko menciptakan lembaga yang sangat kuat namun minim kontrol publik, bahkan bisa dikatakan nyaris kebal hukum.
Bila tidak ada revisi atau pengawasan ketat, bukan tidak mungkin Danantara menjadi preseden buruk bagi tata kelola investasi negara di masa depan.***
Baca Juga: Karyawan Keluhkan Belum Dapat THR, Kemenaker Tidak Berpihak Pada Pekerja?