Kebijakan sejumlah kepala daerah yang mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran menuai kritik tajam.
Direktur Visi Integritas, Emerson Yuntho, menyampaikan pandangan tegas bahwa fenomena ini mencerminkan bentuk baru dari praktik penyalahgunaan fasilitas negara, dan menjadi indikator menurunnya semangat antikorupsi di kalangan pejabat publik.
Menurut Emerson, kebijakan seperti yang diberlakukan oleh Wali Kota Depok dan Wali Kota Semarang menunjukkan lemahnya pemahaman para kepala daerah terhadap prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Baca Juga: Dinasti Politik Jokowi Diprediksi Selamat Ginting Gagal Total di 2029
“Nah, KPK sebenarnya kalau bicara soal penggunaan mobil dinas untuk mudik dan sebagainya, itu kan sebenarnya sudah sejak lama ya, sejak lama disampaikan,” singgungnya dilansir dari youtube satu visi utama.
Ia menilai bahwa penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, seperti mudik, menunjukkan minimnya kesadaran tentang pemisahan antara kepentingan publik dan pribadi.
Emerson juga menyoroti posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini dinilai tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya.
Baca Juga: Kasus THR Tak Terbayar Melonjak Tajam, Apindo: Industri Belum Pulih Sejak COVID
Dalam pandangannya, ketika KPK melebur ke dalam struktur eksekutif, muncul anggapan dari sebagian pejabat bahwa KPK bukan lagi lembaga independen yang harus ditaati, melainkan hanya sebatas mitra selevel.
Akibatnya, imbauan dan rekomendasi dari KPK kerap dianggap sebagai masukan biasa, bukan instruksi yang wajib dijalankan.
Ia menambahkan, kondisi ini menjadi kombinasi yang berbahaya. Di satu sisi, KPK dianggap melemah, sementara di sisi lain, pejabat publik menunjukkan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai antikorupsi.
“KPK mulai terkesan lemah, kemudian yang kedua, mereka sendiri juga tidak punya semangat antikorupsi. Itu yang kemudian kita sayangkan,” tururnya.
Situasi ini bisa menjadi jalan masuk bagi praktik korupsi yang lebih besar di masa depan, jika tidak segera ditangani secara serius.***
Baca Juga: Tersaingi Ojek Online, Ini Jurus Dedi Mulyadi Selamatkan Sopir Angkot