Rudi S Kamri juga menyinggung peran Jokowi yang dinilainya terlalu cawe-cawe dalam pemilu.
Ia menyebut bahwa langkah Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto demi menjamin keberlanjutan kekuasaannya adalah langkah pragmatis yang mengorbankan demokrasi.
Salah satu hal yang membuat Rudi S Kamri semakin pesimis adalah hampir tidak adanya oposisi dalam pemerintahan baru.
Menurutnya dengan bergabungnya hampir seluruh partai ke dalam koalisi Prabowo check and balance di parlemen semakin melemah.
Baca Juga: Kantor Otorita IKN di Nusantara Sudah Berfungsi Penuh? Basuki: Alhamdulillah Kami Berada Disana
"Dari delapan partai di DPR, tujuh sudah masuk dalam gerbong koalisi. PDIP pun masih abu-abu belum jelas sikapnya. Padahal mereka punya rekam jejak bagus saat menjadi oposisi di era SBY. Kalau tidak ada oposisi yang kuat demokrasi kita benar-benar tamat," ujar Rudi S Kamri.
Rudi S Kamri juga mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada partai politik tetapi juga peran masyarakat sipil, mahasiswa, dan media.
Ia menyoroti bahwa banyak kampus yang kini terkooptasi oleh kepentingan pemerintah sehingga gerakan kritis mahasiswa melemah.
"Di era reformasi, kampus menjadi ujung tombak perubahan. Sekarang banyak yang diam atau bahkan berpihak pada penguasa. Media juga sebagian besar sudah kehilangan independensinya," ungkapnya.
Baca Juga: Didit Hediprasetyo Kunjungi Megawati, Adi Prayitno: Didit ini adalah Replika dari Prabowo Subianto
Sebagai penutup Rudi S Kamri menegaskan bahwa nasib demokrasi Indonesia ada di tangan rakyat.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi kemerosotan demokrasi.
"Negara ini bukan milik penguasa, bukan milik oligarki, bukan milik TNI atau Polri. Negara ini milik rakyat. Jika rakyat diam maka demokrasi akan benar-benar hancur. Jangan sampai kita malu kepada anak cucu kita nanti," pungkasnya.***