"Kalau aturan ini diterapkan perlu ada mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan benturan kepentingan atau dominasi aparat dalam pemerintahan sipil," kata Muradi.
Sejumlah Muradi menilai revisi UU Polri bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi regulasi yang lebih modern dapat meningkatkan efektivitas Polri dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Namun di sisi lain revisi yang tidak terarah bisa membuka celah bagi politisasi dan penyalahgunaan wewenang.
"Kalau revisi ini benar-benar untuk memperkuat Polri dalam menjalankan tugasnya sesuai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tentu bagus. Tapi kalau arahnya malah menguntungkan kelompok tertentu ini yang harus diwaspadai," tegas Muradi.***