Adi Prayitno juga mengkritik pernyataan pejabat yang meremehkan demonstrasi dan protes publik terhadap revisi undang-undang tertentu.
Alih-alih membuka ruang diskusi pejabat justru menuduh demonstran sebagai provokator dan penyebar hoaks.
Pendekatan semacam ini kata Adi Prayitno justru bisa merusak demokrasi dan menghambat dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
"Jangan malah menyudutkan demonstran sebagai biang kerok. Kalau ada unjuk rasa artinya ada yang perlu diperbaiki. Itu yang harusnya dipahami pejabat," ujarnya.
Baca Juga: Qodari Sebut Sebelum Kontroversi Hasan Nasbi Pemerintah Sudah Lakukan Evaluasi Besar
Menurut Adi Prayitno komunikasi yang buruk dari pejabat negara hanya akan memperburuk citra pemerintah dan memicu ketidakpercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
"Perbaiki komunikasi jangan asal bicara. Masyarakat butuh kejelasan bukan kontroversi," pungkasnya.***