bisnisbandung.com - Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam beberapa bulan ke depan semakin nyata.
Data yang dihimpun oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menunjukkan bahwa sejak awal 2025, sudah lebih dari 60.000 buruh terkena PHK.
Jika tren ini berlanjut, angka tersebut diperkirakan bisa mencapai 150.000 buruh hingga Juni 2025.
“Pemerintah, khususnya Menteri Tenaga Kerja, tidak berbuat apa-apa. Bahkan, saya yakin data yang dimiliki oleh KSPI dan Partai Buruh terkait 60.000 buruh yang terkena PHK dalam dua bulan terakhir tidak mereka miliki,” ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal di youtube Metro TV.
Baca Juga: Ekonom Awalil Rizky Bedah Penyebab IHSG Rontok: Bukan Cuma Faktor Global!
Ia menyoroti bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan gelombang PHK ini terjadi.
Pertama, kebangkrutan perusahaan yang berdampak pada 35.000 buruh akibat 17 dari 50 perusahaan yang tercatat mengalami pailit.
Ia menegaskan bahwa situasi ini merupakan dampak dari lemahnya regulasi pemerintah dalam mengatasi krisis pasar dan kebangkrutan industri. Kedua, efisiensi produksi akibat daya beli masyarakat yang menurun.
Said Iqbal mencontohkan Yamaha Musik yang harus melakukan PHK karena turunnya permintaan terhadap gitar dan piano.
Baca Juga: Sobary: Ridwan Kamil Sudah Kalah Pilkada Jakarta, Digeledah KPK Pula
Ketiga, tutupnya perusahaan akibat kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada industri, seperti yang dialami oleh Dambi Internasional akibat peraturan perdagangan yang dinilai tidak relevan.
Said Iqbal juga mengkritik minimnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam menangani meningkatnya PHK.
Menurutnya, posko pengaduan yang didirikan KSPI menunjukkan bahwa banyak buruh tidak mendapatkan kejelasan terkait pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Baca Juga: Adi Prayitno: Presiden Prabowo Geram, Minyakita Dikurangi Takaran & Harga Naik!