Deddy Sitorus juga menyinggung pemangkasan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen yang dianggap bertolak belakang dengan klaim pemerintah yang menyatakan tidak ada pemotongan anggaran pendidikan.
Salah satu sorotan lain dalam aksi mahasiswa adalah meningkatnya keterlibatan TNI-Polri dalam jabatan sipil termasuk di BUMN dan kementerian.
“Sekarang di berbagai kementerian sudah masuk Jenderal TNI dan Polri. Mau ke mana kita? Emang harus jadi Jenderal dulu baru bisa jadi komisaris atau Dirjen?” kata Deddy Sitorus.
Ia menilai kebijakan ini berpotensi membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru di mana militer mendominasi berbagai sektor pemerintahan.
Baca Juga: Indonesia dalam Ancaman? Amien Rais Serukan SOS untuk Keselamatan Bangsa
Deddy Sitorus menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang menjadi faktor utama rendahnya minat investor asing dibandingkan negara lain seperti Vietnam dan Thailand.
“Hukum kita amburadul, OSS (Online Single Submission) tetap tidak cukup. Masih banyak pungutan liar, kepastian hukum tidak ada. Ini bikin investor ogah masuk,” jelasnya.
Menurutnya jika mahasiswa mengatakan “Indonesia gelap,” maka pernyataan itu memang mencerminkan kondisi yang terjadi saat ini.
“Gelap banget!” tutup Deddy Sitorus.***