bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia saat berbicara dalam forum internasional World Government Summit 2025 di Dubai.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengakui bahwa setelah lebih dari seratus hari menjabat, ia belum memulai upaya nyata dalam memerangi korupsi yang dianggapnya sebagai masalah serius di Indonesia.
Pernyataan Prabowo ini mendapat tanggapan kritis dari Faizal Assegaf, seorang kritikus politik yang menilai bahwa persoalan korupsi yang mengakar di Indonesia saat ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya, yakni era kepemimpinan Jokowi.
Baca Juga: Dedek Prayudi, Politisi PSI: Efisiensi Anggaran Demi Manfaat Lebih Besar untuk Rakyat
“Presiden Prabowo akhirnya mengaku, lebih dari seratus hari belum ada yang dikerjakan. Tentang upaya membasmi wabah ganas korupsi, perampokan tanah rakyat, garong kekayaan alam, konspirasi utang ribuan triliun, dll,” ujarnya di akun X pribadinya.
Menurut Faizal, tumpukan masalah korupsi, perampokan tanah rakyat, penguasaan kekayaan alam oleh oligarki, hingga utang negara yang menumpuk adalah dampak dari kebijakan rezim sebelumnya yang dinilainya sarat dengan praktik korupsi.
“Tumpukan kejahatan luar biasa itu, jelas tidak lepas dari warisan rezim super maling Jokowi dan kerakusan oligarki. Fakta kerusakan dalam bernegara yang tengah dihadapi oleh Prabowo dan bangsa Indonesia saat ini,” terangnya.
Baca Juga: Efisiensi atau Blunder? Direktur Celios: Pemangkasan Anggaran Mengorbankan yang Esensial
Ia menilai bahwa Prabowo menghadapi dilema dalam upaya memberantas korupsi karena adanya keterikatan politik dengan Jokowi.
Selama lima tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian didukung menjadi Presiden, Prabowo dianggap memiliki utang politik kepada Jokowi.
Kondisi ini, menurut Faizal, membuat Prabowo seolah-olah tersandera dan belum bisa sepenuhnya bertindak tegas dalam memberantas korupsi.
Dalam pandangan Faizal, pernyataan Prabowo tentang korupsi yang mengkhawatirkan bisa diartikan sebagai pengakuan atas beratnya beban yang diwariskan dari pemerintahan Jokowi.
Namun, ia mempertanyakan sejauh mana keseriusan Prabowo dalam memberantas korupsi, mengingat adanya kekuatan oligarki yang kuat dan saling terkait dalam pusat kekuasaan.
Baca Juga: 60% Pekerja Indonesia Informal, Ketua Apindo: Kalau Ekonomi Salah Kebijakan Bangkitnya Lama